Salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan adalah penyimpangan anggaran. Kota Tanjungpinang tidak luput dari masalah ini, sehingga diperlukan strategi pencegahan penyimpangan anggaran yang efektif.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Bambang Suryadi, strategi pencegahan penyimpangan anggaran di Kota Tanjungpinang harus dilakukan secara komprehensif. “Kami harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, serta melakukan evaluasi secara berkala,” ungkap Bambang.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh instansi pemerintah tentang tata kelola keuangan yang baik. Hal ini juga disampaikan oleh pakar tata kelola keuangan publik, Prof. Dr. Siti Nurwahyuningsih, bahwa “penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencegah penyimpangan anggaran.”
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan anggaran. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran di Kota Tanjungpinang,” ujar Rahma.
Dengan adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak terkait, diharapkan penyimpangan anggaran di Kota Tanjungpinang dapat diminimalisir. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran bukanlah hal yang kecil, karena dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pencegahan penyimpangan anggaran harus terus ditingkatkan dan diawasi dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.