Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Tanjungpinang terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
Sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Tanpa adanya sistem akuntansi yang baik, maka akuntabilitas keuangan daerah pun akan terganggu.
Di Tanjungpinang, sistem akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui dari Universitas Udayana, diketahui bahwa implementasi sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjungpinang, Bambang Sudiarto, “Sistem akuntansi pemerintah yang baik dapat memberikan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.”
Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah di Tanjungpinang. Menurut Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, salah satu kendala utama adalah kurangnya SDM yang terampil dalam bidang akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi para pegawai pemerintah daerah.
Selain itu, Bambang Sudiarto juga menambahkan bahwa dukungan dari pimpinan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi. “Pimpinan harus memberikan arahan dan dukungan yang kuat agar implementasi sistem akuntansi dapat berjalan dengan lancar dan efisien,” ujarnya.
Dengan adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan sistem akuntansi pemerintah di Tanjungpinang, diharapkan akuntabilitas keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat semakin kuat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin.
Sumber:
1. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, “Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 2018.
2. Bambang Sudiarto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjungpinang.