Tantangan dan solusi dalam pengawasan APBD Tanjungpinang merupakan hal yang penting untuk dibahas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di kota ini. Sebagai salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau, Tanjungpinang memiliki APBD yang besar dan kompleks, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan APBD Tanjungpinang adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Hal ini bisa memicu potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan APBD.
Menurut Bambang Supriyanto, seorang pakar keuangan daerah, “Pengawasan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pengawas, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik bisa menjadi solusi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.”
Selain itu, solusi lain dalam pengawasan APBD Tanjungpinang adalah dengan meningkatkan peran dan kinerja lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Mereka perlu bekerja secara profesional dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik.
Menurut Ahmad Fauzi, seorang anggota DPRD Tanjungpinang, “Kami akan terus mengawal dan memantau penggunaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang.”
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, diharapkan pengawasan APBD Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang transparan serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik. Semoga upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kota Tanjungpinang ke depan.